Beranda Politik Batasi Tugas Wartawan, JR Saragih Tak Jalankan UU

Batasi Tugas Wartawan, JR Saragih Tak Jalankan UU

BAGIKAN
JR Saragih (Int)

Simalungun, SiantarKotaNews – Kebijakan baru Pemkab Simalungun yakni setiap hari Senin hingga Kamis wartawan boleh meminta konfirmasi hanya kepada melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

Sedangkan untuk konfirmasi langsung kepada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Simalungun hanya pada hari Jumat.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Siantar – Simalungun Imran Nasution, saat dimintai tanggapannya menyebutkan, jika bahwa hal tersebut kerugian dari Pemkab Simalungun.

Dia juga menegaskan agar tidak meminta bantahan terhadap berita yang menyangkut pemkab. Ini karena tidak adanya komfirmasi dari wartawan terhadap SKPD yang menjadi objek berita.

“Itu sama saja merugikan Pemkab Simalungun. Dan itu cara-cara kuno, padahal wartawan itu butuh cepat, jadi jangan dibantah suatu berita kalau tidak bisa konfirmasi,” kata Imran, Kamis (23/6/2016).

Salah seorang pemerhati media Tigor Munthe menyebutkan, jika hal tersebut sama Bupati Simalungun JR Saragih mengurung diri dari masyarakat. “JR itu sudah dua periode seharusnya lebih dekat dengan masyarakat. Ini tapi kok jadi mengurung diri,” kata Tigor.

Wartawan di salah satu media nasional ini mengatakan, bahwa ketika Bupati Simalungun dilantik adalah berdasarkan Undang-Undang (UU). Dan dalam sumpah jabatannya bupati harus menjalankan tugasnya berdasarkan UU.

Begitu juga media atau pun wartawan bekerja berdasarkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Jika kebijakan itu disebutkan, maka kata Tigor sama saja Bupati Simalungun tidak menjalankan UU.

“Apa dasar hukumnya dia (JR Saragih) mengeluarkan kebijakan seperti itu. Dia dilantik sebagai Bupati Simalungun berdasarkan UU, maka bekerja sesuai UU. JR Saragih juga harus ikut Undang-Undang Pers. Ini berarti dia sedang membentuk negaranya sendiri kalau tidak menjalankan UU Pers,” sebut Tigor.

Sebab kata Tigor dalam UU Pers tidak ada diatur kapan media boleh meminta komfirmasi. “Kan tidak ada diatur dalam UU Pers hari apa aja media boleh meminta konfirmasi. Media itu diperbolehkan meminta konfimasi kapan dan dimana saja, selagi itu menyangkut kepentingan publik,” tegasnya.(tom/hetanews)

Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan:
loading...
Loading...