Beranda News LTP Persoalkan Pengadaan Kalender Kabupaten Simalungun Tahun 2018

LTP Persoalkan Pengadaan Kalender Kabupaten Simalungun Tahun 2018

BAGIKAN
Berkas Laporan Lembaga Transformasi Publik Ke Kejaksaan Negeri Simalungun

Simalungun, SiantarKotaNews.id – Lembaga Transformasi Publik(LTP) mengadukan Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Bagian Umum Pemkab Simalungun ke Kejaksaan Negeri Simalungun pada Selasa (20/02/2018) terkait pengadaan Kalender Tahun 2018 yang Anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2017. Dugaan korupsi tersebut di perkirakan merugikan keuangan Negara Sebesar Rp.1.080.211.000.

Pengurus LTP, Johannes Sakti Sembiring saat ditemui di salah satu cafe di Kota Pematangsiantar menjelaskan, pihaknya menyampaikan pengaduan Dugaan korupsi tersebut secara tertulis ke Kejaksaan Negeri Simalungun dengan surat bernomor : LTP-039/Sim/II/2018.

Johannes menerangkan kegiatan pengadaan kalender ditenderkan melalui LPSE Kab. Simalungun dan lelang dimenangkan oleh CV. Hutarih Jaya. Jumlah nilai kontak pada kegiatan dimaksud sebesar Rp. 2.673.782.100, yang akan di gunakan untuk mencetak kalender dengan tiga type yakni ; Kalender Dinding sebanyak 100.000 buah, Kalender Meja sebanyak 4.000 buah, dan type Kalender Lux sebanyak 31.500 buah.

Berkas Laporan Lembaga Transformasi Publik Ke Kejaksaan Negeri Simalungun

LTP menilai pada pengadaan kalender ini pejabat Bagian Umum Kab. Simalungun diduga kuat melakukan korupsi dengan modus Mark-Up. Penilaian ini dinyatakan LTP setelah pihak nya melakukan analisis anggaran dengan metode pengumpulan informasi fakta-fakta di lapangan tentang realisasi kegiatan dimaksud dan membuat konfirmasi dan Penawaran Kepada beberapa perusahaan di Jakarta dan di Medan untuk menghitung perbandingan anggaran pada kegiatan Sejenis.

Hasil perhitungan LTP menunjukan bahwa Bagian Umum Kab. Simalungun telah Memark-Up Anggaran sebesar 1 miliar lebih karena sesuai perhitungan LTP untuk kegiatan tersebut maksimal anggaran hanya sekitar Rp.1.350.500.000. Jadi, dengan nilai kontrak sekitar Rp. 2,6 miliar dikurangkan dengan hasil perhitungan kami, maka nilai kerugian Negara berkisar 1 miliar lebih.

Johannes Sakti Sembiring, Pengurus LTP (Lembaga Transformasi Publik)

“Perhitungan ini kami anggap akurat karena kami mengkonformasi kepada sejumlah perusahaan yang berkompeten di bidang percetakan,” ujar Johannes Sembiring.

Baca Juga : Diduga Korupsi, Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar Di Adukan

Jangan Baca Sendiri, Ayo Bagikan:
loading...
Loading...