Beranda Tapanuli Dipanggil Jaksa, Kabid Distan Tobasa Mangkir

Dipanggil Jaksa, Kabid Distan Tobasa Mangkir

6
BERBAGI
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tobasa. (Foto : Frengky Silitonga)

Tobasa, SiantarKotaNews – Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pertanian (Distan) Toba Samosir (Tobasa), Sabar Siagian resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige, karena tersandung  kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) proyek percetakan sawah di Tornagodang, Kecamatan Habinsaran pada tahun 2012.

Ditetapkannya Sabar Siagian jadi tersangka karena diduga merugikan negara sekitar Rp 329 juta. Sedangkan konsultan pengawas yang diduga nyambi sebagai kontraktor proyek bernisial HS masih pencarian pihak Kejari Balige.

Hal itu disampaikan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Balige, Praden Simajuntak di ruang kerjanya, Jumat (24/6/2016). Menurutnya, berkas Sabar Siagian sudah tahap penyidikan dan menunggu pelimpahan.

“Sabar siagian hari ini tidak hadir dalam pemeriksaan, katanya dia tugas di Yogja menghadiri Workshop Plan kawasan padi, jagung kedelai dan ubi kayu, tujuan lembaga pendidikan perkebunan(LPP) Garden Hotel Jalan Laksada Adisucipto Yogyakarta,” ucap Jaksa.

Rencananya, Senin akan dilakukan pemanggilan lagi. Jika, panggilan terakhir itu tidak juga ditanggapi, pihak kejaksaan akan memanggil paksa.

Sementara Henri Silalahi masih pencarian pihak Kejari Balige (DPO)karena selalu mangkir dalam pemanggilan. “Statusnya sudah resmi DPO, informasi yang diterima dari keluarga bahwa dia sudah di Pontianak dan tidak berada di Sumatra utara, bagi siapa yang melihat Henry Siagian tolong dilaporkan kepada pihak penegak hukum,” ungkap Paraden.

Praden  menyatakan, bila Henri Silalahi sudah ditetapkan status DPO, maka sidang tersangka Sabar Siagain akan dilanjutkan ke persidangan. “Para saksi -saksi yaitu kelompok tani (poktan) sudah diperiksa. Dan selanjutnya pengembangan kasus akan tetap dilakukan,” ujarnya.

Dana tersebut dikuncurkan dari Distan Provinsi Sumut berupa dana bansos untuk percetakan sawah di Tornagodang sebesar Rp 1.630.000.000, dengan luas sawah  163 hektar, atau taksasi pengelolaan dana Rp10 juta untuk satu hektar lahan. Sedangkan kuncuran dana untuk poktan melalui Distan Tobasa.

Selaku pengelola dana adalalah poktan, konsultan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan rekanan atau kontraktor. Pencairan dana atas pengajuan dari poktan, konsultan, PPTK dan rekanan yang ditujukan pada Distan Tobasa. Dana termin pertama diajukan poktan untuk luas lahan 63 hektar, dengan keperluan dana Rp 630 juta.

Selesai pengerjaan termin pertama dan dibuat laporan pertanggung jawaban, maka poktan, konsultan, PPTK dan rekanan kembali mengajukan pencairan dana tahap kedua sebesar Rp 600 juta untuk pengelolaan lahan seluas 60 hektar.

Masyarakat curiga tidak sesuai target proyek dan adanya penyelewengan dana. Akhirnya melaporkan kegiatan proyek kepada LSM. Saat dipertanyakan, Kadis Pertanian Tobasa selaku PPK menyetop realisasi anggaran untuk termin ketiga. Selanjutnya Kadistan pun mengembalikan sisa anggaran atau silpa ke kas negara sebesar Rp 400 juta.

Atas pengaduan LSM itu, tim audit dari Universitas Sumatera Utara (USU) turun ke lapangan menggunakan pengerjaan fisik proyek. Ternyata di lapangan ditemui teralisasi dikerjakan termin pertama hanya 43 hektar . Selain itu, tahap pencairan dana kedua dan ketiga ditemui manipulasi data dan rekayasa dokumentasi. Akhirnya kasus pun berlanjut ke Kejari Balige.(frengki/hetanews)